Anies Menang Pilkada DKI, Sinyal Kemenangan Prabowo di Pilres 2019 Semakin Nyata
Jakarta (kabarsatu) – Adu kuat di Pilkada DKI 2017 tak sebatas mencari gubernur Jakarta. Ajang politik ini sekaligus menjadi medan untuk berebut basis kekuatan politik ibu kota menjelang pemilihan presiden 2019.
Pengamat Pusat Studi Politik Universitas Padjadjaran, Muradi mengibaratkan Pilkada DKI 2017 sebagai jembatan penghubung antara Pilpres 2014 ke 2019. Perebutan kuasa di kota strategis dia sebut semacam ujian konsistensi dari soliditas koalisi partai politik di skala nasional.
Fragmentansi politik sejak Joko Widodo menjabat presiden terbelah menjadi dua kubu, yakni kelompok oposisi yang merapat di barisan Prabowo Subianto dan kelompok pendukung pemerintah di bawah bayang-bayang Megawati Soekarnoputri.
Dua kubu bernama Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat itu sudah lama buyar, termasuk ketika dihadapkan pada Pilkada DKI. Sejumlah partai sudah plintat-plintut. Namun dua aktor penting yang berseberangan tetap berada di pucuk sentral persaingan.
“Sekarang ini basisnya sama, mirip dengan 2014. Siapapun yang menang akan berujung pada 2019,” kata Muradi.
Kemungkinan untuk Jokowi mecoba peruntungan periode dua di Istana masih sangat terbuka, kata Muradi, begitu juga dengan Prabowo untuk mencalonkan kembali. Tapi itu pun masih terlalu dini untuk menyoal siapa yang bakal duduk di RI I.
“Yang justru perlu dikhawatirkan adalah konsekuensi Pilkada DKI menyisakan stigma pengkubuan ideologi dari dua pihak yang saat ini bertarung,” ujar Muradi.
Muradi menyebut Pilkada DKI telah menyuguhkan gambaran pertarungan kelompok nasionalis dan radikal. Stigma itu muncul lantaran isu yang digulirkan berkaitan soal sentimen etnis dan agama.
Lebih dari itu, peneliti politik dari LIPI Siti Zuhro menyebut pertarungan di Pilkada DKI tak terbatas pada tataran adu strategi partai politik. “Pengaruh pemodal sebagai investor Pilkada juga jadi pertaruhan,” kata dia.
Siti menyebut, peran para pemodal telah menjadikan Pilkada jauh dari berkualitas. Berbiaya mahal tapi memberi kesan murahan. Alih-alih beradu substansi gagasan program yang memberi solusi, dua kubu malah menjadikan isu SARA dan kebinekaan sebagai komoditas politik.
Namun Siti menekankan bahwa politik itu “seni kemungkinan yang sifatnya cair, dinamis, dan penuh dengan opsi-opsi.”
Perubahan peta politik sejak PDI Perjuangan menjadi partai penguasa terbilang liar, menyisakan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang setia menasbihkan diri sebagai partai oposisi.
Pilkada Jakarta dalam hal ini juga menjadi momentum bagaimana bermulanya drama persaingan Megawati-Prabowo yang kala itu baru saja dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2019.
Pada 2012 Gerindra sepakat mengusung Basuki Tjahaja Purnama mendampingi Jokowi yang diusung PDIP untuk DKI I. Di tengah jalan, Ahok mundur dari Gerindra.
Prabowo ketika itu boleh jadi cukup mengelus dada menerima pepesan kosong dari kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012. Namun hal yang lebih menohok setelah itu berpuncak di ajang Pilpres 2014.
Megawati disebut-sebut telah melanggar perjanjian Batu Tulis yang disepakati bersama Prabowo saat mereka berduet di Pilpres 2009. Satu dari tujuh poin perjanjian itu menyebut Megawati bersedia mendukung Prabowo
Pilkada DKI kini Prabowo mengusung Anies Baswedan, mantan pentolan tim sukses Jokowi yang belum lama didepak dari jabatan menteri pendidikan dan kebudayaan. Anies diplot menantang petahana Ahok, yang sempat diusung Gerindra mendampingi Jokowi di DKI I.
Siti Zuhro mengatakan, kubu pemenang kali ini tak sekadar menguasai Jakarta, melainkan juga bakal punya fondasi yang lebih ajek dalam penguasaan politik di jantung pemerintahan.
“Siapapun yang menang secara otomatis pegang kartu untuk pintu masuk ke ruang yang lebih leluasa memetakan politik dan memperkuat barisan dukungan menjelang 2019,” kata Siti.
Kini, siapa yang berpeluang mencuri tiket menuju pesta politik 2019? Mengacu hasil hitung cepat LSI versi Denny JA hari ini, Anies-Sandi memenangkan pilkada dengan angka 59,4 persen dan Ahok-Djarot 44,59 persen suara. Jumlah itu dihitung berdasarkan 99,71 persen suara yang masuk per jam 17.45 WIB.
Ketangguhan Anies-Sandi mendulang suara di Jakarta, agaknya membuka kesempatan Prabowo ‘mencuri’ tiket untuk pertarungan dua tahun mendatang.[harmed/Art]
Pengamat Pusat Studi Politik Universitas Padjadjaran, Muradi mengibaratkan Pilkada DKI 2017 sebagai jembatan penghubung antara Pilpres 2014 ke 2019. Perebutan kuasa di kota strategis dia sebut semacam ujian konsistensi dari soliditas koalisi partai politik di skala nasional.
Fragmentansi politik sejak Joko Widodo menjabat presiden terbelah menjadi dua kubu, yakni kelompok oposisi yang merapat di barisan Prabowo Subianto dan kelompok pendukung pemerintah di bawah bayang-bayang Megawati Soekarnoputri.
Dua kubu bernama Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat itu sudah lama buyar, termasuk ketika dihadapkan pada Pilkada DKI. Sejumlah partai sudah plintat-plintut. Namun dua aktor penting yang berseberangan tetap berada di pucuk sentral persaingan.
“Sekarang ini basisnya sama, mirip dengan 2014. Siapapun yang menang akan berujung pada 2019,” kata Muradi.
Kemungkinan untuk Jokowi mecoba peruntungan periode dua di Istana masih sangat terbuka, kata Muradi, begitu juga dengan Prabowo untuk mencalonkan kembali. Tapi itu pun masih terlalu dini untuk menyoal siapa yang bakal duduk di RI I.
“Yang justru perlu dikhawatirkan adalah konsekuensi Pilkada DKI menyisakan stigma pengkubuan ideologi dari dua pihak yang saat ini bertarung,” ujar Muradi.
Muradi menyebut Pilkada DKI telah menyuguhkan gambaran pertarungan kelompok nasionalis dan radikal. Stigma itu muncul lantaran isu yang digulirkan berkaitan soal sentimen etnis dan agama.
Lebih dari itu, peneliti politik dari LIPI Siti Zuhro menyebut pertarungan di Pilkada DKI tak terbatas pada tataran adu strategi partai politik. “Pengaruh pemodal sebagai investor Pilkada juga jadi pertaruhan,” kata dia.
Siti menyebut, peran para pemodal telah menjadikan Pilkada jauh dari berkualitas. Berbiaya mahal tapi memberi kesan murahan. Alih-alih beradu substansi gagasan program yang memberi solusi, dua kubu malah menjadikan isu SARA dan kebinekaan sebagai komoditas politik.
Namun Siti menekankan bahwa politik itu “seni kemungkinan yang sifatnya cair, dinamis, dan penuh dengan opsi-opsi.”
Perubahan peta politik sejak PDI Perjuangan menjadi partai penguasa terbilang liar, menyisakan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang setia menasbihkan diri sebagai partai oposisi.
Pilkada Jakarta dalam hal ini juga menjadi momentum bagaimana bermulanya drama persaingan Megawati-Prabowo yang kala itu baru saja dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2019.
Pada 2012 Gerindra sepakat mengusung Basuki Tjahaja Purnama mendampingi Jokowi yang diusung PDIP untuk DKI I. Di tengah jalan, Ahok mundur dari Gerindra.
Prabowo ketika itu boleh jadi cukup mengelus dada menerima pepesan kosong dari kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012. Namun hal yang lebih menohok setelah itu berpuncak di ajang Pilpres 2014.
Megawati disebut-sebut telah melanggar perjanjian Batu Tulis yang disepakati bersama Prabowo saat mereka berduet di Pilpres 2009. Satu dari tujuh poin perjanjian itu menyebut Megawati bersedia mendukung Prabowo
Pilkada DKI kini Prabowo mengusung Anies Baswedan, mantan pentolan tim sukses Jokowi yang belum lama didepak dari jabatan menteri pendidikan dan kebudayaan. Anies diplot menantang petahana Ahok, yang sempat diusung Gerindra mendampingi Jokowi di DKI I.
Siti Zuhro mengatakan, kubu pemenang kali ini tak sekadar menguasai Jakarta, melainkan juga bakal punya fondasi yang lebih ajek dalam penguasaan politik di jantung pemerintahan.
“Siapapun yang menang secara otomatis pegang kartu untuk pintu masuk ke ruang yang lebih leluasa memetakan politik dan memperkuat barisan dukungan menjelang 2019,” kata Siti.
Kini, siapa yang berpeluang mencuri tiket menuju pesta politik 2019? Mengacu hasil hitung cepat LSI versi Denny JA hari ini, Anies-Sandi memenangkan pilkada dengan angka 59,4 persen dan Ahok-Djarot 44,59 persen suara. Jumlah itu dihitung berdasarkan 99,71 persen suara yang masuk per jam 17.45 WIB.
Ketangguhan Anies-Sandi mendulang suara di Jakarta, agaknya membuka kesempatan Prabowo ‘mencuri’ tiket untuk pertarungan dua tahun mendatang.[harmed/Art]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar